Hard Corals, and Chromis in Bali, Indonesia

Bali

© Jeff Yonover

 

Besarnya kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Bali menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber perekonomian mayoritas masyarakatnya. Namun, wilayah pesisir telah tumbuh dengan cepat tanpa kegiatan konservasi yang seimbang dan konflik antar daerah timbul dari persaingan atas pemanfaatan sumber daya alam. Program konservasi berbasis nilai dan konteks budaya lokal dengan pendekatan Ridge to Reef​ atau “Nyegara Gunung” dilakukan sebagai upaya dalam membangun model pengelolaan yang terintegrasi antara jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP) laut dan konservasi darat.​

 

Mengapa penting?

1 Mata pencaharian

Lebih dari 1,1 juta masyarakat Bali bekerja di sektor pariwisata dan pertanian karena keindahan alam dan tanahnya yang subur. Hal ini menunjukkan masyarakat Bali sangat bergantung pada sumber daya alam baik darat maupun laut.

2 Kekayaan Laut

Bali merupakan bagian dari Segitiga Karang Dunia dengan keanekaragaman terumbu karang (406 spesies) dan ikan karang (805 spesies) yang sangat tinggi. Laut Bali juga merupakan habitat bagi satwa besar seperti paus, lumba-lumba, penyu, ikan mola-mola, pari manta dan hiu paus.

3 Peraturan Pemerintah

Adanya UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi dasar dalam pengelolaan Bali sebagai sebuah pulau. Kolaborasi UU ini menjadi acuan pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

 

Tantangan

1 Deforestasi

Setiap tahun terjadi alih fungsi lahan dan deforestasi sebesar 820 hektar lahan di Bali.

2 Abrasi

Bali merupakan pulau yang dikelilingi wilayah laut dan sekitar 64% pantainya rentan erosi. Seperempatnya telah tererosi di tahun 2014. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi dan ekologi di wilayah pesisir.

3 Penambangan Pasir

Penambangan pasir yang berlebihan di darat dan di laut dapat mengganggu bentang alam, air tanah dan proses ekologi terkait.

4 Sampah

11.000 ton sampah dihasilkan setiap hari, sedangkan sistem pengelolaan limbah yang ada saat ini belum mampu menangani volume sampah sebesar ini.

5 Krisis Air

Cadangan air tanah di Bali telah merosot di bawah 20% sehingga diperkirakan krisis air dan ekologi akan terjadi di tahun 2020.

6 Lemahnya Tata Kelola

Belum terlaksananya dengan baik konsep “one island one management” dalam pengelolaan Bali sebagai satu kesatuan yang utuh antara wilayah darat dan lautnya.

 

Yang kami lakukan

Diver and Hard Coral Reef Top with Anthias and Damsels in Bali, Indonesia
© Jeff Yonover

1. Program Jejaring KKP Bali

Kajian kelautan Bali (Bali Marine Rapid Assesment) tahun 2011 menghasilkan rekomendasi jejaring KKP Bali dan pada tahun 2014 cetak birudiluncurkan. Hal ini berguna untuk membentuk Local Government Network yang dimandatkan dalam Aksi Nasional Inisiatif Segitiga Karang Dunia. Dengan adanya jejaring KKP Bali, kerjasama antara pengelola dapat terbangun secara lebih efektif, efisien, komprehensif dan berkelanjutan. Uniknya jejaring KKP Bali tidak hanya antara kawasan perairan di laut tapi juga dengan kawasan perairan di darat (danau).

Villagers mapping Karangasem in Indonesia
© CI/Ary Pratiwi

2. Pembangunan Bali "Nyegara Gunung" Geodatabase

Sejak tahun 2013 telah dibangun sistem database yang sangat lengkap dan menyeluruh sebagai hasil mengumpulkan berbagai data dan informasi berbasis spasial dan tubuler (grafik, gambar, tabel dll) dari berbagai instansi maupun lembaga di Bali dan luar Bali. Sistem database ini sangat penting untuk menyusun seluruh informasi dan data secara sistematis dan terstruktur sehingga dengan mudah diketahui data dan informasi yang sudah ada dan belum, termasuk ketidaksinkronan data dan informasi antar lembaga. Bali Geodatabase sejalan dengan komitmen pemerintah yang dituangkan ke dalam UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan Perpres no. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000.

Long-tailed macaques at the Sacred Monkey Forest Sanctuary in Ubud, Bali, Indonesia.
© CI/Kevin Connor

3. Pembentukan Yayasan Pelestarian Alam dan Budaya (YPAB) Bali

Pembentukan YPAB pada 5 Juni 2016 yang didirikan dan dikawal oleh tokoh-tokoh Bali baik dari kalangan pariwisata, mantan pejabat pemerintah, akademisi, seniman hingga aktivis akan menjadi embrio Bali Conservation Trust Fund yang akan mengelola dana untuk konservasi alam dan budaya Bali secara berkelanjutan. Tahun 2013 telah dikeluarkan Peraturan Gubernur (pergub) Bali No. 41 tentang Program Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup bagi Kepariwisataan Budaya Bali, yang memayungi secara hukum pungutan US$ 10 bagi setiap wisatawan asing yang datang ke Bali. Pergub ini berpotensi mengumpulkan dana hingga 450 milyar per tahun. Namun tidak bisa diterapkan karena ketidakjelasan mekanisme transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. YPAB Bali mengambil prioritas untuk membangun mekanisme pelaksanaan program pelestarian alam dan budaya Bali secara transparan dan akuntabel sehingga terbangun kepercayaan publik.

The Women in Seraya Timur village are making processed fish products.
© CI/Ary Pratiwi

4. Membangun Model Pembentukan KKP Karangasem

Kabupaten Karangasem memiliki topografi gunung dan laut yang sangat berdekatan sehingga hubungan ekosistem darat dan laut sangat kuat guna mendukung perekonomian warga, baik dari sektor perikanan maupun pariwisata. Kerusakan di hulu/gunung akan berpengaruh pada hilir/laut sehingga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem hulu dan hilir. Kami bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengharmonisasikan tata ruang darat (RTRWK) dengan tata ruang laut (RZWP3K) Bali. Di Desa Tulamben dan Dukuh kami bekerjasama dengan warga lokal untuk penanaman pohon hutan dan tanaman Gebang di hulu Tulamben untuk mengurangi sedimentasi dari darat ke laut, pembuatan zonasi KKP Tulamben dan pelestarian terumbu karang.

A small village near Lido, where water from the National Forest goes directly through town and is used for daily life.
© Jessica Scranton

5. Sistem Informasi Desa Konservasi (SIDESI)

SIDESI berdasar kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dimana setiap desa diwajibkan untuk memiliki sistem informasi desa. Dalam SIDESI terdapat data dan informasi mengenai desa misalnya potensi desa, pengelolaan APB Desa, data kependudukan dan monografi desa secara lengkap. Data SIDESI dikumpulkan secara partisipatif oleh masyarakat desa sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya berdasarkan potensi di darat dan di laut yang dikelola dengan pendekatan konservasi sumber daya alam dan budaya. Telah dipilih 3 desa percontohan di Kabupaten Karangasem yaitu Desa Bugbug, Bunutan dan Tulamben yang telah dan akan membangun SIDESI sehingga diharapkan visi dan misi pembangunan desa akan mencerminkan upaya konservasi desa sebagai ujung tombak konservasi di lapangan.

 

Narahubung

Iwan Dewantama
Senior Manager Bali Island - Sunda Banda Seascape
ci-indonesia@conservation.org