"Kalau Diberi Kepercayaan Pasti Bisa"
Sungai Mamberamo dilihat dari udara
©CI/Foto Bruce Beehler
 
 

 Wawancara dengan Ir. Noah Kapisa, MSc., Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (BPSDALH), Papua

Agenda penting dalam pembangunan Papua berkelanjutan, sebenarnya sudah bergulir. Sejak Otonomi Khusus yang diberikan kepada Pemerintah Papua, persoalan dan tantangan pembangunan tersebut kini secara bertahap dibenahi. Untuk mengelola sumber daya alam, secara khusus Gubernur Papua, Barnabas Suebu, menunjuk Ir. Noah Kapisa, MSc, sebagai Kepala Badan Pengeloaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Propinsi Papua.

BACA JUGA : Negeri yang Hilang Menuju Pemberdayaan

Keraguan tentang apakah Papua mampu menjalankan otonominya dengan baik dan mampu mengubur ketertinggalannya? “Saya kira sudah saatnya. Mestinya dari dulu, ini pemikiran saya,” kata Noah, ketika ditanyakan soal kesempatan dan kepercayaan yang diberikan pada Pemerintahan otonomi Khusus yang lebih luas. Menurutnya, khusus untuk Papua, harus dapat dikatakan, bahwa kami juga bisa berdiri untuk mengelola sumber daya alam dan kami bisa mempromosikan itu sendiri dan kami juga bisa merencanakan sendiri. “Kita tanamkan secara pribadi, bahwa kalau orang Papua diberi kepercayaan pasti bisa.” Namun katanya, dia juga tidak boleh meminta-minta kepercayaan. “Tapi kalau dikasih ya lakukan dengan betul. Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa.”

Berikut perbincangan Fachruddin Mangunjaya, Publication Coordinator, CI Indonesia  dengan Noah Kapisa tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Papua:

Pak Noah bisa ceritakan background sedikit mengenai pengembangan, cita-cita ke depan mengenai apa yang akan dilakukan oleh bapak selaku pengemban amanah sebagai Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (BPSDALH)?
Baik, memang badan ini baru dibentuk tahun yang lalu, tahun 2009. Tanggung jawab yang diberikan kepada kami adalah mencari, menemukan, mengkaji, dan memberi solusi kebijakan dan teknis bagaimana mengelola kekayaan alam di Papua ini yang cukup banyak, tapi yang diterjemahkan di sini, fokusnya adalah termasuk tambang, hutan, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Sehingga dari situ kami mencoba melihat dan membuat semacam visi kecil untuk mendukung visi pemda menuju Papua baru. Kami mencoba melihat dalam konteks menyelamatkan sumber daya alam Papua untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian misinya tidak lari jauh, antara lain melakukan kajian, analisis yang sifatnya adalah untuk membantu pemda terutama dinas dan instansi teknis terkait.

Tugas pokok yang diberikan untuk mendukung visi-misi, ini akan lebih banyak bergerak dalam melakukan kajian dan menurut saya walaupun nanti ini bersifat kebijakan, akan lebih banyak pada kajian untuk menemukan sumber-sumber keayaan alam kami, potensi, dll, serta menyiapkan data-data yang bisa dipakai dan dipromosikan untuk bagaimana bisa nanti dikelola lebih lanjut lagi.

Seperti yang kemarin baru saya sampaikan bahwa apabila melihat tugas utama menyediakan data yang, bukan hanya pada teknis saja, tetapi data yang akan dipakai untuk pembangunan ekonomi, artinya kami menyediakan data-data katakanlah di pertambanganyang siap bisa dipakai, begitu orang datang dan melihat potensi yang ada, oh ini nilainya berapa, begitu juga di kehutanan dan lain-lain.

Jadi bukan kajian saja, data-data ini dapat disiapkan atau tidak, maka nanti kami akan sampai pada bagaimana evaluasi ekonomi agar pada saat diminta oleh gubernur atau oleh siapapun, data-data itu sudah harus siap untuk dipakai dan tentu harus akurat ya, itu yang kita lakukan di Badan ini.


Implementasinya seperti apa nanti setelah ditemukan kajian itu dan dilakukan, apakah ada semacam guideline?
Ya kita akan buat sampai di situ. Kita semacam punya guideline atau sejenisnya, katakanlah semacam buku atau peta, “oh ini ada peta di Papua, yang mineral ini, ada di mana-mana, depositnya berapa dan nilainya, sehingga akan jadi pegangan oleh minimal pemerintah daerah atau akan diberikan kepada instansi-instansi pertambangan, jadi kalau orang datang dan bertanya, kami sudah punya data, punya angka, atau punya nilai yang mau ditawar dan dijual. Ada yang mau beli? Ya kami sudah ada. Tidak? Ya kami punya. Jadi dokumen ini harus dipakai nanti dan memang itu harus digunakan, itu yang ditegaskan oleh bapak Guburnur (Barnabas Suebu, red).

Sekarang ini untuk menilai kekayaan sumber daya alam, biasanya ada kajian valuasi ekonomi sumber daya alam, bagaimana gambaran Bapak?
Ya saya sendiri terus terang awam dalam bidang itu karena harus menghitung nilai-nilai ekonomi. Tapi saya punya gambaran sedikit, kan kita sudah pernah bekerjasama antara lain dengan Dr. Suparmoko dan beberapa teman yang melakukan perhitungan itu, bayangan saya nanti tentu bukan dilakukan oleh orang yang tidak tahu masalah ekonomi tapi harus ada orang yang tahu masalah ekonomi itu, dia harus menghitung itu dan kami sudah pernah juga melakukan kerjasama.

Di lembaga ini kami punya bidang manajemen aset, di dalamnya juga ada sub bidang untuk valuasi, itu yang sedang dicari dan sesungguhnya sudah ada, cuma untuk mengisi itu dulu ya, tapi gambaran saya antara lain kami akan melakukan perhitungan, menyiapkan data untuk mendukung fiskal yang ada di Papua ini, sehingga saya pikir harus sampai disitu, dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK).

RESPEK merupakan program yang digagas oleh gubernur. Saya optimis karena kami sudah lakukan walaupun mungkin dengan scope yang berbeda namun kita mengaplikasikan di sektor kehutanan. Tinggal dengan cara yang sama dalam bidang pertambangan tapi dengan cara kerja yang relatif sama mungkin, kami perlu mencari orang yang bisa mengerjakan itu. Dan itu kan kekayaan. Kekayaan kalau hanya dilihat fisiknya tanpa ada nilai ekonomi, tidak ada nilainya, padahal tujuan kita adalah mencari dan mengkaji supaya kekayaan alam kita ini bisa memberikan nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kaitannya dengan di konservasi itu kan kita tidak hanya menilai aset-aset yang punya nilai ekonomi tapi juga pada eksistensi yang abstrak dan kompleks misalnya jasa kosistem, termasuk air, udara dan karbon. Bagaimana bapak memasukkan ke dalam perhitungan?
Itu juga ada dalam salah satu bidang di sini, termasuk dalam manajemen aset juga. Tentunya kita sudah pernah melakukan perhitungan, selain yang misalnya menghitung nilai-nilai yang riil, juga menghitung jasa lingkungan, itu sudah dihitung dan itu yang selama ini belum diperhitungkan di kekayaan alam kita di Papua. Saya kasih contoh gambaran misalnya, air. Kita tahu air tapi belum tau kita nilai airnya sudah sejauh mana. Yang sekarang terakhir ini adalah masalah perubahan iklim yang terkait dengan ini. Saya kira sudah punya cara untuk menghitung itu, jadi menurut saya yang bisa dirasakan langsung dan tidak langsung mesti bisa dinilai.

Tentu kita tidak bisa sendiri, tapi teman-teman yang dari NGO, LSM yang akan kami pakai juga. Jadi memerlukan mitra. Dan itu yang diharapkan. Kalau mitra kita sudah melakukan kajian atau perhitungan seperti itu, tentu datanya, informasinya, akan kami himpun di sini, untuk membangun database. Jadi salah satu tugas dari kantor adalah membangun database mengenai kekayaan alam. Database ini, input datanya bisa dari kami sendiri dan juga dari mitra-mitra kami.

Saya kasih gambaran saja, misalnya yang terkait dengan konservasi. Kantor ini yang jelas sangat minim data mengenai konservasi tapi banyak sekali ada di CI dan WWF khusus di Papua. Tugas kami adalah mengkomunikasikan dengan teman-teman di situ data-data yang sifatnya umum yang bisa diakses secara umum. Selama ini sudah jalan, cuma belum dalam satu database. Pikiran sederhananya juga adalah database yang di sana dalam bidang konservasi itu sudah ada di CI, mungkin dia punya yang sudah ada dan kita bawa dan taruh di sini lagi. Jadi nanti bagaimana mendapatkan data itu sampai jadi begini, kami akan bilang bisa berkomunikasi dengan sumber datanya, misalnya ke CI langsung. Masalah keakuratan data dan segala macam kami kembalikan kepada yang membuatnya. Kami di sini menghimpun dan mempromosikan data itu saja.

Bapak memerlukan lanjutan untuk kemitraan dengan organisasi internasional, semacam CI?
Kemarin saya diwawancarai, khusus untuk daerah pedalaman kami atau yang menyangkut masalah kekayaan alam terkait dengan konservasi. Teman-teman di LSM, terutama CI punya banyak data dan akurat kalau kami bandingkan dengan pemerintah di sini, karena mereka sudah duluan masuk, nah itu sampai sekarang kami masih pakai.

Ini menarik sekali, saya tadi baru berdiskusi bersama teman-teman, saya di sini baru setahun, kemarin saya pikir badan ini juga harus melakukan koordinasi atau sinkronisasi karena kekayaan alamnya dengan instansi atau LSM terkait. Saya tadi cerita bahwa saya rencanakan tahun ini akan melakukan rapat koordinasi atau sinkronisasi mengenai kekayaan alam di Papua sini, baik dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, kemudian saya coba mau undang teman-teman dari beberapa departemen di Jakarta, termasuk teman-teman NGO.

Intinya adalah saya mau lihat kalau kami mau sinkronkan, apa yang mau kami lakukan bersama dengan kekayaan alam di Papua. Saya tadi ancang-ancang kalau waktunya memungkinkan mungkin maret atau april, sehingga rencana duduk bersama untuk membikin green design untuk pengelolaan kekayaan alam di Papua. Tugas saya adalah apa yang sudah dilakukan teman-teman NGO, yang sudah jalan dan akan jalan tinggal kami petakan dan kordinasi untuk teruskan itu saja.

Di pemerintah juga begitu, misalnya apa yang sudah dilakukan di perkebunan, di kehutanan, kalau yang itu sudah jalan, jalan saja tapi di bawah koordinasi. Ini saya ingin bangun dan rencana harus tahun ini saya bikin, sehingga katakanlah dalam tanda kutip kami akan menghasilkan green design pengelolaan kekayaan alam di tanah Papua.

Kaitannya dengan statemen gubernur dalam dokumen A Global Solution oleh Barnabas Suebu yang dibawa ke Kopenhagen 2009, saya lihat beliau mencanangkan 50%, areal Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan Areal Pemanfaatan Lain (APL) akan dijadikan kawasan konservasi, apakah tindak lanjut yang sudah dikakukan?
Tata ruang Papua sekarang masih dalam tahap penyelesaiannya, jadi yang terkait dengan kehutanan, kami sudah rasionalisasi kawasan hutan, dan kalau lihat 50% yang gubernur sampaikan bahwa HPK 6 juta, tapi katakanlah 5.2 juta itu apabila mekanisme perdagangan karbon kita jelas, maka 5.2 juta HPK itu akan dikonservasi untuk Penurunan Emisi dari Degradasi Hutan ( REDD) itu. Kalau kami masih pegang angka itu dan hubungannya dengan tata ruang, masih masuk karena kami punya HPK yang 6 juta itu, yang 5 juta masih aman. Nah, sekarang yang kami lakukan ini adalah rasionalisasi kawasan hutan yang kami input ke tata ruang. Kami di kehutanan sekarang mencoba untuk memasukkan dalam tata ruang, minimal 5.2 juta. Kemarin di rasionalisasi kami itu ada yang kurang, ada yang tambah, tapi dalam range itu masih. Nah pertanyaannya adalah kalau yang 5.2 juta itu kami bisa pertahankan di tata ruang yang 20 tahun itu bisa atau tidak? Kalau bisa, tata ruang kita harus dijadikan acuan betul dalam pembangunan di Papua.

Cara menyelamatkannya adalah melalui program REDD. Kalau kita sudah menuju ke sana maka mestinya kita punya dalam tanda kutip peta, program penyimpanan REDD Papua yang 5.2 juta itu. Di mana tempatnya, kalau lihat areal HPK sudah ada, tapi apakah itu yang kami fokuskan untuk tidak diganggu karena itu adalah program REDD kita 20 tahun ke depan, makasiapapun tidak boleh mengubah itu dan cara mengamankannya kita bisa pakai itu untuk program REDD dan itu cara yang menurut saya bisa kita pakai untuk menyelamatkannya dan di tata ruang pun mungkin kita bisa bilang jangan bikin tata ruang sembarangan di kabupaten karena daerah ini sudah kita masukkan dalam program yang 5.2 juta.

Tantangan untuk implementasi itu apa?
Sesungguhnya tata ruang propinsi sekarang menunggu kehutanan. Jum'at kemarin saya baru diskusi dengan teman-teman kehutanan dan kita targetnya dalam Februari 2010.

Khusus untuk kawasan Mamberamo seperti apa perhatian pemerintah?
Kami punya kekayaan besar yang ada di Suaka Margasatwa Mamberamo Foja dan itu dalam konsep kami adalah salah satu yang harus kami selamatkan, sehingga di tata ruang kami maupun di rasionalisasi kawasan, kawasan konservasi Mamberamo itu tidak boleh diganggu. Kemarin saya lihat ada sedikit dari pemikiran kabupaten, jadi saya tanyakan, apakah kawasan itu masuk Mamberamo Raya atau Mamberamo Tengah. Kalau pun dia masuk dalam wilayah kabupaten, tentunya area konservasi akan tetap dipertahanka, selama tidak mereka ubah, jadi tidak masalah.

Tapi saya kira khusus untuk Mamberamo Raya mungkin sebagian Mamberamo tengah yang terkait dengan LSM itu, kemarin di pembicaraan kami, kita harus sepakat kalau mau rasionalisasi kawasan hutan di Papua, yang pertama adalah kawasan konservasi tidak boleh diganggu. Kalau ada perubahan akan kami diskusikan, misalnya dipakai untuk pemekaran, kami akan tanya sejauh mana wilayah itu dipakai misalnya untuk bangun fisik. Kalau sudah ada jangan, kalau belum, tidak semua areal itu harus dibuka. Boleh membangun tapi perhatikan aspek konservasi, mungkin jadi kabupaten konservasikah. Karena kasus ini bukan terjadi di Mamberamo saja, tapi juga di Taman Nasional lain. Saya kira khusus untuk Mamberamo, teman-teman dari CI dan WWF lebih tahu. Dari peta yang ada, kekayaan alam di sana luar biasa, termasuk satwa flora fauna endemik yang ada di sana.

Yang punya data lengkap di wilayah Suaka Mamberamo Koja itu CI dan WWF. Teman-teman ini jalan dan tidur di dalam hutan, seperti Robert Mandosir, mereka itu lebih tahu lapangan, luar biasa data-data dari mereka. Dan kita memikirkan bagaimana caranya agar data itu ada di lembaga ini. //