Menghapus Utang untuk Konservasi
Penandatanganan penghapusan hutang Indonesia untuk konservasi alam melalui skema Tropical Forest Conservation Act (TFCA) tahun 2009 lalu.
CI/Foto: Fachruddin Mangunjaya
 
 

Indonesia mendapatkan pengampunan hutang sebesar hampir 30 juta dollar AS, dengan cara membayarkan hutang tersebut pada kegiatan konservasi

Akhirnya, Indonesia berhasil mendapatkan penghapusan utangnya dari Pemerintah Amerika Serikat dengan jalan melestarikan alam Indonesia sendiri. Walaupun jalan panjang negosiasi meloloskan perjanjian penghapusan hutang ini telah bermula dari komitmen Presiden George W. Bush dalam forum APEC di Australia tahun 2007.

Dalam skema ini, Indonesia mendapatkan pengampunan hutang sebesar hampir 30juta dollar AS, dengan cara membayarkan hutang tersebut pada kegiatan konservasi—di dalam negeri Indonesia—khususnya kawasan-kawasan konservasi di Sumatera. Menurut siaran pers Kedutaan Besar AS, Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepakat untuk menghapus hutang luar negeri Indonesia, sebesar hampir 30 juta dolar AS selama 8 tahun. Namun sebagai jembatan untuk ’menebus’ hutang tersebut, Conservation International dan Yayasan Kehati menyediakan 2 juta dollar AS sebagai dana pendampingan.Penandatanganan resmi program ini dilakukan dalam forum terbuka peluncuran Debt for Nature Swap (DNS) di Gedung Departemen Kehutanan Manggala Wanabhakti Selasa, 30 Juni 2009 lalu.

KUNJUNGI JUGA: Website TFCA Sumatera 

Hadir dalam penandatangananan tesebut yaitu: Menteri Kehutanan MS Kaban, Dubes AS Cameron R. Hume, Direktorat Pengelolaan Utang, Rahmat Waluyanto, Vice President Conservation International, Dr. Jatna Supriatna dan Dr. Hariadi Kartodihardjo mewakili Yayasan KEHATI.

Cameron R. Hume, sangat antusias menyambut realisasi penghapusan utang ini, “Ini merupakan suatu wujud kongkrit yang bisa kita lakukan untuk membantu Indonesia melestarikan alamnya,” ujarnya dalam sambutan penandatanganan kesepakatan ini.

”Model ini bisa digunakan juga nantinya untuk Coral Triangle Initiative (CTI).” Program DNS kali ini disepakati untuk melestarikan tutupan hutan Sumatera yang menjadi habitat dari beberapa spesies kunci,yaitu Orangutan Sumatera (Pongo abelii), Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), Gajah Sumatera (Elephas maximus) dan Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae). MS Kaban dalam sambutannya mengatakan, program ini merupakan suatu jawaban dalam mendanai kegiatan konservasi yang berkelanjutan (sustainable financing) dalam memelihara taman nasional dan alam yang ada di Sumatera.”Saya berharap upaya pemerintah AS tidak berhenti dengan skema ini, tetapi juga dangan klegiatan penghapusan hutang yang lain,” lanjutnya.

“Saya berterima kasih dengan pemerintah AS dan Conservation International dan Yayasan Kehati yang menjadi swap partner. Saya berharap KEHATI akan bisa menjadi administrator yang berhasil dalam menerapkan skema ini,” tambahnya.

Upaya memperjuangkan DNS di Indonesia, sudah dimulai sejak tahun 1990. DNS ini digunakan untuk memperoleh pelunasan hutang dengan mengalihkan pembayarannya pada kegiatan pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Sejauh ini sudah ada beberapa DNS lain yang telah berjalan, yaitu DNS dengan negara Jerman yang menggunakan mekanisme pembayaran yang berbeda. DNS dengan pemerintah Amerika Serikat ini dimungkinkan karena adanya kebijakan Undang-undang Konservasi Hutan Tropis (Tropical Forest Conservation Act-TFCA ), yang telah disetujui oleh kongres tahun 1998 sebagai mekanisme untuk mengurangi hutang luar negeri bagi negara-negara berkembang yang kaya sumberdaya alamnya.

Dr. Jatna Supriatna menjelaskan, “Melalui program ini, CI melanjutkan program CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund ) tahun lalu di lokasi yang sama yaitu Pulau Sumatera, mengingat kondisi hutan Sumatera yang saat ini sedang dalam keadaan kritis.” CI telah terlibat dengan DNS sejak tahun 1987 di negara Bolivia, sehingga pengalaman di negara lain tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam implementasi DNS di Indonesia.