​​​​​​​​​​​​​​​Kolaborasi Mengembangkan Tata Kelola Lahan demi Kesejahteraan Generasi Mendatang​

Indonesia     English​


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kualitas lingkungan hidup bisa dilindungi dan dikelola dengan sungguh-sungguh, tertata dan konsisten.

Conservation International (CI) Indonesia melalui program Sustainable Landscapes Partnership (SLP - Kemitraan Bentang Alam Berkelanjutan) memfasilitasi tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan  dan Mandailing Natal, serta Provinsi Sumatera utara dalam penyusunan KLHS.

​​​Image (half page with rollover caption)

Remove this module

Section Info​

EditTitle:
EditDescription:Penandatanganan surat serah terima KLHS RTRW oleh Drs. Nikson Nababan, Bupati Kabupaten Tapanuli Utara.
EditPhoto Url:/global/indonesia/cerita/PublishingImages/IMG_3180.JPG
EditPhoto Description:
EditPhoto Credit:© CI/photo by Sukma Karo
Edit Layout:medium--pull-rightRight
EditPhoto RenditionID Small:1[Optional]
EditPhoto RenditionID Full:2​​​​[Optional]
To wrap text around image, place text below module.

Bupati Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Nikson Nababan telah menandatangani surat serah terima KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tanggal 17 Desember 2015. Beliau menyatakan, "Semoga hasil dari KLHS untuk review RTRW ini bisa digunakan juga sebagai masukan dalam merancang kegiatan mitigasi atas berbagai investasi yang sudah ada dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten."

Proses selanjutnya adalah finalisasi RTRW ideal dengan KLHS sebagai acuan dasar. CI-SLP sudah melakukan sosialisasi pola ruang dan struktur ruang dengan beberapa kecamatan pada bulan Maret 2016. Finalisasi dan diskusi berikutnya dilakukan dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, dokumen KLHS RTRW sudah diserah terimakan pada akhir tahun 2014. "Penyusunan KLHS ini melibatkan berbagai pihak dimana semua pihak ditanyakan apa permasalahan yang dihadapi dan bersama-sama mencari solusinya," ungkap Abu Hanifah, SH, Kepala BAPPEDA Kabupaten Mandailing Natal.

Saat ini pemerintah bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) sedang menyusun kembali RTRW dengan acuan dokumen KLHS RTRW ideal tersebut. CI-SLP tetap mendukung dan memfasilitasi finaslisasi dokumen tersebut dan selalu memberikan bantuan kepada kedua kabupaten bila dibutuhkan.

​​​Image (half page with rollover caption)

Remove this module

Section Info​

EditTitle:
EditDescription:Para peserta yang hadir dalam konsultasi publik (24 Maret 2016).
EditPhoto Url:/global/indonesia/cerita/PublishingImages/DSC00202.JPG
EditPhoto Description:
EditPhoto Credit:© CI Indonesia
Edit Layout:medium--pull-leftLeft
EditPhoto RenditionID Small:1[Optional]
EditPhoto RenditionID Full:2​​​​[Optional]
To wrap text around image, place text below module.

Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 10 Desember 2015, Vice President CI Indonesia, Ketut Sarjana Putra menandatangani perjanjian kerjasama dengan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, S.E, M.Si, Plt. Gubernur Pemerintah Provinsi Utara. Salah satu fasilitasi adalah CI-SLP mendukung BAPPEDA Provinsi dalam menyusun KLHS RTRW. Hasil baru saja dipresentasikan pada Konsultasi Publik yang dihadiri oleh 104 orang dari berbagai sektor pada tanggal 24 Maret 2016.

Pada acara tersebut, Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara, Dr. Drs. Arsyad Lubis, MM, menyatakan dalam sambutannya, "KLHS ini merupakan dokumen penting dalam mengembangkan RTRW untuk periode 2015-2036. Dokumen ini dibutuhkan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Utara. Konsultasi Publik ini perlu untuk mengintegrasikan hasil dari KLHS pada kebijakan pemerintah."

Saat ini, BAPPEDA Provinsi sedang memfinalkan dokumen didukung oleh CI-​SLP untuk nantinya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara.​ (Dedy Iskandar/3 Mei 2016)