Pembayaran Jasa Lingkungan dan Ketersediaan Air
©CI/Foto: Fachruddin Mangunjaya
 
 

 

Oleh: Lelyana Midora

Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia telah mengalami penyusutan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari masa ke masa.

Penyusutan kekayaan sumber daya alam disebabkan adanya faktor laju pertambahan populasi penduduk yang tidak terkontrol dan semakin besarnya aktifitas exploitative sumber daya alam yang sarat  kepentingan ekonomi yang ditandai semakin tingginya konsumsi bahan baku alam yang tersimpan dalam bentuk sumberdaya hutan dengan segala isi dan fungsinya.

Di masa lampau kekayaan sumber daya alam relatif bebas dimanfaatkan dan tidak mengikat secara regulasi, yang menggambarkan hubungan supply-demand yang masih berimbang bahkan supply yang tersedia di alam masih berlebihan karena pada masa itu penduduk Indonesia belum sepadat masa sekarang dan kepentingan serta tuntutan kebutuhan teknologi juga belum begitu tinggi. Namun sekarang keberadaan sumber daya alam semakin hari semakin menipis, sehingga menjadikan barang bebas ini menjadi barang langka yang pemanfaatannya harus diatur oleh undang-undang dan berbagai aturan atau kesepakatan yang mengikat untuk menjaga kelestariannya.

Kelangkaan sumber daya alam tersebut tentu saja dikarenakan oleh kerusakannya yang sudah dalam taraf mengkuatirkan. Sebagai contoh sumber daya hutan yang menyimpan banyak sumber kehidupan dewasa ini mengalami penurunan kualitas dan kuantitas secara drastis. Berdasarkan informasi terkini laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 1,6 juta hektar per tahun pada tahun 1985-1997 dan diperkirakan sebesar 3,8 juta hektar setiap tahunnya pada kurun waktu 1997-2000 (Purnama, 2004). Hutan sebagai system penyangga kehidupan memberikan dampak berganda terhadap sumber-sumber daya alam yang lainnya. Siklus air yang dikontrol oleh vegetasi hutan juga ikut terkena dampaknya akibat adanya penyusutan hutan/kerusakan hutan. Akibatnya adalah bahwa sumber daya airpun mengalami penurunan kualitas terutama kuantitas.


Pemanfaatan Sumber Daya Air
Sementara itu kita tahu bahwa sumber daya air adalah kebutuhan manusia yang sangat vital dan hampir seluruh sektor pembangunan di dunia ini membutuhkan sumber daya ini sebagai bahan baku. Sebagai contoh pemanfaatan air untuk irigasi pertanian, perikanan, air minum, pembangkit listrik, pembangkit energi panas bumi, pembuatan semen bahan bangunan, bahan baku industri, dsb. Diantara pemanfaatan tersebut diatas pemanfaatan/konsumsi air untuk keperluan pertanian menduduki peringkat pertama.

Berdasarkan presentase perhitungan yang dilakukan oleh Lubis (1998) pembagian prosentase konsumsi
air dunia adalah: 93,4% untuk pertanian, 3,8% untuk industri dan 2,7% untuk perkotaan.


Sumber Daya Air Inspirasi Upaya Konservasi Alam
Sumber daya air banyak dijadikan alasan utama ataupun dasar pertimbangan dalam upaya konservasi atau pelestarian alam. Misalnya pengusulan pegunungan/ekosistem Mueller sebagai World Heritage Site didasarkan karena ekosistem tersebut merupakan menara air (TROPIKA Vol.9 No.1 hal 45 'Ekspedisi Mueller'). Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga merupakan salah satu kawasan konservasi yang dicetuskan guna melindungi daerah tangkapan air untuk menyuplai air ke setiap penduduk di Jakarta, Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur. Sumber Daya Air juga telah memberikan inspirasi pemerintah daerah kabupaten Mandailing Natal untuk menyelamatkan hutannya dengan mencetuskan berdirinya Taman Nasional Batang Gadis yang didalamnya mengalir Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis yang merupakan sumber kehidupan ekonomi utama bagi masyarakat disana dimana mata pencaharian utamanya adalah bertani, dan beberapa kawasan konservasi lainnya yang juga telah dicetuskan dalam rangka upaya perlindungan ekosistem dan pelestarian sumber daya air. Beberapa kawasan konservasi di Indonesia yang berfungsi melindungi sumber daya air dan memberikan jasa lingkungan airnya adalah sebagai berikut

   

Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air
Isu kelangkangan sumber daya air telah menyita perhatian masyarakat luas. Diskusi, inisiasi, kesepahaman telah dirancang untuk menghadapi kelangkaannya di masa yang akan datang. Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Air muncul sebagai salah satu solusi untuk melestarikan sumber daya air. Walaupun dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak perdebatan, namun inisiasi pembayaran jasa lingkungan air ini merupakan ide inovatif yang harus kita akui bersama sebagai wujud penghargaan dan upaya pelestarian kita terhadap sumber daya alam yang diharapkan dapat menjaga ekosistem daerah tangkapan air yang ada di atas (hulu) serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat hulu yang ikut andil dalam upaya konservasi alam di kawasan tersebut.

Konsep Pembayaran Jasa Lingkungan Air ini dibangun dengan kerangka pikir hulu dan hilir. Sebagaimana kita ketahui bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Keberadaan air di dataran rendah dalam hal ini hilir atau perkotaan sangat tergantung dari ketersediaan air yang ada di kawasan atas atau hulu. Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah hulu akan menimbulkan dampak kerugian di daerah yang ada di bawahnya.

Adanya siklus saling ketergantungan tersebut menciptakan adanya suatu ide reward atau penghargaan yang diberikan kepada masyarakat hulu terhadap berbagai upaya kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkonservasi kawasan yang selanjutnya diwujudkan dalam kerangka pembayaran jasa lingkungan. Berdasarkan hasil diskusi bersama pembayaran ini sebaiknya tidak bersifat paksaan, mekanismenya harus berdasarkan situasi dan kondisisetempat, dan tidak selalu berbentuk cash atau uang. Pembayaran jasa lingkungan dengan mendukung progam kegiatan konservasi di daerah hulu itupun sudah merupakan salah satu bentuk pembayaran yang real.

Dengan mekanisme berbagi tanggung jawab bersama hulu-hilir diharapkan ikut membantu dalam rangka pelestarian sumber daya air dan membantu masyarakat hulu di sekitar mata air dalam meningkatkan taraf hidup mereka serta menjaga sumber daya alam untuk keberlanjutan anak cucu kita (WWF, 2004). Oleh sebab itu kesepahaman bersama untukmelestarikan sumber daya alam melalui pembayaran jasa lingkungan air ini merupakan bentuk tanggung jawab dan penghargaan kita serta upaya pelestarian alam yang hendaknya perlu kita dukung bersama.

Sejauh ini mekanisme pembayaran jasa lingkungan air masih mandeg sebatas wacana walaupun pemerintah khususnya Departemen Kehutanan sebagai regulator kawasan konservasi telah membentuk Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagai indikasi keseriusan untuk menangani hal ini yang menyadari pentingnya melindungi kawasan penyedia air telah menerapkan regulasi pajak bagi para pengusaha yang memanfaatkan air untuk tujuan komersial. Namun demikian apakah besarnya pungutan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya dan apakah pungutan tersebut telah digunakan sebagai mekanisme insentif bagi perlindungan hulu? Ini masih menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

Bahkan telah dikenalkan istilah perhitungan PDRB Hijau yang merupakan terobosan baru sebagai penyedia insentif bagi pemerintah daerah yang secara serius melindungi kawasan resapan airnya.

Beberapa perusahaan besar telah menganut dan melaksanakan sistem CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai upaya memberikan perhatian kepada masyarakat dan lingkungan dimana mereka bekerja memanfaatkan sumberdaya alam untuk kepentingan produksi. Namun demikian kembali kita kepada pertanyaan apakah hal ini tidak sekedar memenuhi tuntutan green-image atau sekedar meredam kecemburuan sosial yang kerap timbul di masyarakat kita dewasa ini.//

Rujukan