​​​Membangun Inisiasi Bersama Mengelola Daerah Aliran Sungai Demi Mengurangi Bencana Alam

​Indonesia   English​

​ 

Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki fungsi menampung dan menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke laut. Adanya DAS mendukung keberlanjutan kegiatan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air, Perusahaan Daerah Air Minum, dan untuk keperluan masyarak​​at lokal seperti pertanian, perikanan serta rekreasi. Ironisnya, di Indonesia dari sekitar 450 DAS, 118 atau sekitar 25% diantaranya berada dalam kondisi kritis. Salah satunya adalah DAS Batang Toru yang berada di Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah ini memiliki luasan sekitar 320.000 ha dan melintasi lima kabupaten yaitu Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Deforestasi dan degradasi yang terjadi pada tutupan hutan di DAS Bat​​ang Toru menyebabkan peningkatan frekuensi banjir dan longsor​ di daerah ini seperti yang terjadi pada bulan Mei 2016 di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.​

​​​Image (half page with rollover caption)

Remove this module

Section Info​

EditTitle:
EditDescription:Lokakarya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Tapanuli Tengah.
EditPhoto Url:/global/indonesia/cerita/PublishingImages/IMG_20150401_132154.jpg
EditPhoto Description:
EditPhoto Credit:© photo by Marer Asrul Nainggolan
Edit Layout:medium--pull-rightRight
EditPhoto RenditionID Small:1[Optional]
EditPhoto RenditionID Full:2​​​​[Optional]
To wrap text around image, place text below module.

Safoan, SP, Kepala Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Asahan Barumun mengatakan, “Penurunan kondisi DAS Batang Toru umumnya diakibatkan oleh aktivitas masyarakat yang tidak berkelanjutan, termasuk konversi hutan menjadi permukiman, pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan skala besar, aktivitas pertambangan.”

DAS Batang Toru menjadi prioritas pengelolaan, baik itu di tingkat provinsi maupun juga secara nasional. Perubahan status ini terjadi karena tumbuhnya pemahaman akan pentingnya peran DAS ini dalam proses pembangunan di Sumatera Utara. Peningkatan pemahaman juga pada pengertian akan pentingnya dukungan DAS bagi peningkatan taraf hidup masyarakat lokal.

Pengelolaan DAS memerlukan kolaborasi dan kerjasama dari multipihak, dan bukan menjadi tugas satu lembaga saja. Conservation International (CI) Indonesia melalui program Sustainable Landscapes Partnership (SLP) memafasilitasi lokakarya guna membahas pengelolaan DAS Batang Toru di Kota Pandan, Tapanuli Tengah pada bulan Maret 2015.

Kegiatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara beserta BPDAS Asahan Barumun menghasikan beberapa kesepakatan bersama. Diantaranya adalah perlunya membentuk Forum Komunikasi Pengelolaan DAS Batang Toru sebagai salah satu wadah koordinasi dan komunikasi lintas kabupaten terkait pengelolaan bersama kawasan tersebut.

​​​Image (half page with rollover caption)

Remove this module

Section Info​

EditTitle:
EditDescription:Lokakarya Pembentukan Forum DAS Batang Toru di Medan.
EditPhoto Url:/global/indonesia/cerita/PublishingImages/IMG_20150916_144805.jpg
EditPhoto Description:
EditPhoto Credit:© photo by Marer Asrul Nainggolan
Edit Layout:medium--pull-leftLeft
EditPhoto RenditionID Small:1[Optional]
EditPhoto RenditionID Full:2​​​​[Optional]
To wrap text around image, place text below module.

​Sebagai langkah lanjutan, pada bulan September 2015, BPDAS Asahan Barumun bersama CI Indonesia-SLP memfasilitasi lima kabupaten yang berada di kawasan DAS Batang Toru untuk membentuk suatu wadah komunikasi dan koordinasi yang bernama Forum Komunikasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batang Toru. Forum multistakeholder ini terdiri dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berasal dari lima kabupaten.

Ir. Harmi P. Marpaung, M.Eng, selaku wakil ketua Forum Komunikasi Pengelolaan DAS Batang Toru dari Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan, "Pembentukan forum ini merupakan awal yang baik dalam upaya peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan DAS Batang Toru." Dia juga berharap bahwa forum ini bisa menghindari kejadian bencana banjir bandang seperti yang terjadi pada Bulan November 2014 di Kabupaten Tapanuli Tengah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang memproses pengesahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara supaya forum ini memiliki dasar hukum yang tetap. Sementara dalam rangka menunjang dan mendukung kinerja forum, BAPPEDA Sumatera Utara dan BPDAS Asahan Barumun serta CI Indonesia-SLP mengembangkan draf Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Batang Toru. Dokumen ini berisi antara lain kondisi DAS, rencana, strategi, implementasi, memantau dan evaluasi. Semua itu dikompilasi dalam upaya pengelolaan DAS Batang Toru secara berkelanjutan. 

Draf RPDAS Batang Toru sedang dalam proses finalisasi untuk disahkan melalui SK Gubernur Sumatera Utara menjadi RPDAS Batang Toru guna nantinya diinternalisasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah setiap kabupaten yang berada di kawasan DAS Batang Toru. Dokumen ini merupakan panduan dasar dan referensi dalam pembangunan masing-masing kabupaten sehingga proses pemanfaatan kawasan dapat terkoordinir dan sesuai dengan peruntukannya.  (Yoesman Tanjung/27 Juni 2016)