​Komitmen Masyarakat dalam mengembangkan kawasan konservasi 

Latar belakang MPA 101 mini course di desa Telaga

Kep. Anambas telah dicadangkan sebagai kawasan konservasi perairan nasional sejak tahun 2011 melalui Keputusan Menteri  Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun dengan luas kawasan 1.262.686 ha. Sebagai salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Conservation International Indonesia adalah program pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, maka sejak tahun 2012 dilakukanlah pelatihan dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dikenal dengan MPA 101 mini course. Pelatihan ini telah menjangkau berbagai desa didalam kawasan TWP Kepulauan Anambas. D​esa Telaga merupakan salah satu desa yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut dengan tujuan yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan penyadaran masyarakat agar mampu mengelola sumberdaya perikanan yang mereka miliki, menggali ide ataupun gagasan dari masyarakat terkait pengelolaan perikanan tradisional yang sesuai dengan kemampuan dan adat istiadat yang selama ini sudah ada.

CI menjadwalkan pelatihan MPA 101 mini course untuk masyarakat desa Telaga  dan Telaga Kecil selama 2 hari (28-29 April 2013) ketika sebelumnya pada saat konsultasi publik masyarakat desa Telaga menolak m​enyerahkan sebagian kawasannya untuk dijadikan Zona Inti di Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dengan alasan tidak memiliki wilayah lagi.  Sebanyak 39 orang hadir untuk mengikuti pelatihhan tersebut meskipun peserta yang diundang hanya 25 orang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari betapa pelatihan mpa 101 mini course ini sangat bermanfaat bagi mereka.

 

Lobang Pari sebagai tabungan ikan berbasis adat  melayu Anambas

Dampak yang paling  terasa setelah dilakukannya mpa 101 mini course di desa Telaga adalah pada saat masyarakat melalui kepala desa menyampaikan keinginan mereka dan meminta kepada CI Indonesia untuk meninjau satu kawasan mangrove seluas 8-9 hektar yang mereka sebut dengan nama “Lobang Pari”, dimana didalamnya terdapat berbagai jenis biota seperti Pari, Kerapu dan Teripang dan masih banyak lagi jenis lainnya. Masyarakat sudah setuju dan sepakat untuk menutup kawasan mangrove tersebut dan dijadikan zona tabungan ikan. CI Indonesia melihat ini merupakan satu kesempatan baik yang harus segera direalisasikan karena merupakan usulan dan gagasan dari masyarakat desa Telaga sendiri dalam upaya perlindungan terhadap satu kawasan mangrove walaupun bukan sebagai zona inti. 

Screen Shot 2015-06-16 at 5.24.52 AM.pngPada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan Penutupan “Lobang Pari” selama 5 tahun sebagai kawasan perikanan tradisional dengan adat melayu (tepung tawar dengan asam dan garam) oleh masyarakat Desa Telaga dan sekitarnya  dengan disaksikan Wakil Bupati Kepulauan Anambas dan ratusan undangan seperti SKPD se Kep. Anambas, MPAG, LKKPN Pekanbaru dan masyarakat sekitar. Penutupan kawasan mangrove tersebut diharapkan dapat menjadi  sumber kehidupan bagi biota – biota laut untuk menjamin sumberdaya perikanan tetap ada terus-menerus dan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberlanjutan perikanan di desa Telaga khususnya.

 

Lobang Pari yang sebelumnya pernah ditutup selama 1 tahun oleh masyarakat desa Telaga di yakini dapat memberikan perubahan yang positif atas kelangsungan hidup mereka saat nanti  dibuka kembali. Dengan ditutupnya kembali kawasan Lobang Pari ini akan memberikan kesempatan dan ruang bagi biota-biota laut lainnya untuk berkembang dengan biak selama beberapa tahun dan meningkatkan populasinya sebelum dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa Telaga pada saat dibuka kembali lima tahun yang akan datang.

 

Photo by: Dewi Anggraini

 ​

Membangun KKP bersama peselancar Badung

Surfer Bali.png

Hangin' Loose – Seorang Peselancar Melakukan Trik 'Aerial' Dengan Papan Seluncurnya. Pecahan ombak sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam di wilayah perairan dan sekitarnya, sehingga jika ada perubahan terhadap kondisi alamiah tersebut maka kemungkinan besar ombak pun akan berubah, atau bahkan hilang sama sekali. (Foto oleh 'Gung 'Ama)

Dengan semua potensi kekayaan alam pesisir yang dimiliki Kabupaten Badung, tidak mengherankan apabila Badung yang berada di wilayah Bali selatan menjadi salah satu wilayah yang paling berkembang. Pada tahun 2010 saja terdapat sejumlah 30,715 unit kamar (Dinas Pariwisata Kabupaten Badung) di wilayah seluas 'hanya' 418.52 km2, sebuah peningkatan sebanyak 15 persen dari tahun sebelumnya. Namun demikian, pembangunan yang tidak dilakukan dengan suatu visi dan konsep pengelolaan yang jelas hanya akan mendatangkan manfaat yang bersifat pragmatis berikut barisan permasalahan yang membuntutinya.

            Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Kabupaten Badung, yang secara resmi dimulai semenjak tahun 2012 dengan terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) terkait, diharapkan akan menjadi bagian dari jawaban –meskipun tentunya bukan merupakan jawaban dari semua, terhadap tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam yang dimiliki. Kabupaten Badung sedang mempersiapkan lokasi-lokasi yang akan diusulkan untuk menjadi (calon) KKP Badung untuk selanjutnya dicadangkan oleh Bupati. Selanjutnya akan disusun zonasi dan rencana pengelolaan untuk KKP-nya termasuk unit (lembaga) pengelola, yang merupakan prasyarat menuju penetapan secara resmi KKP Badung oleh Menteri Kelautan dan perikanan.

 'Menilai' Uluwatu Melalui Papan Selancar

Entah disadari atau tidak, Badung merupakan salah satu destinasi surfing yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap mesin perekonomian di kabupaten ini. Sebuah penelitian menyatakan bahwa Uluwatu 'saja' menghasilkan setidak-tidaknya USD 8,4 juta atau sekitar Rp. 840 milyar dari sekitar 123,500 wisatawan setiap tahunnya (Margules, 2012). Dengan sekitar 24 surf spots yang tersebar di Kabupaten Badung, maka upaya-upaya untuk melibatkan olahraga yang satu ini tentunya akan menjadi sangat strategis dalam memberikan kontribusi bagi pembentukan KKP dan Jejaring KKP Bali, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan melalui kegiatan selancar dan upaya-upaya pelestarian ombak yang menjadi 'nyawa' dari kegiatan tersebut.

Conservation International Indonesia (CI Indonesia) dalam upayanya untuk memberikan suatu 'gambaran' yang lebih jelas melalui pendekatan ilmiah, bekerja sama dengan Tom Margules –seorang peneliti surfonomics asal Australia, melakukan survei sosio-ekonomi dan willingness to pay (kerelaan untuk membayar) terkait dengan jasa-jasa ekosistem yang diberikan oleh lingkungan bagi olahraga selancar berikut industri yang tumbuh berkembang karenanya. Secara singkat, selain untuk mengukur keinginan para pengguna jasa ekosistem, survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dampak riil yang dikontribusikan melalui olah raga selancar bagi masyarakat sekitar dan juga industri pariwisata di Kabupaten Badung pada umumnya.

Survei kali ini dikonsentrasikan dua titik selancar di Uluwatu, Kabupaten Badung, yaitu Pantai Padang-padang dan Suluban. Sebanyak lebih dari 400 kuesioner berhasil disebarkan pada tahap pertama yang dilaksanakan selama dua minggu pada bulan Agustus hingga September –periode high season. Tahap kedua dari penyebaran kuesioner ini mulai dilaksanakan pada pertengahan November –periode low season, dan menargetkan sekurang-kurangnya 150 kuesioner untuk disebarkan.

Selain distribusi kuesioner, juga dilakukan pengambilan data penunjang dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk mengukur rasio kendaraan bermotor –berikut penumpangnya, dan pengunjung di Pantai Suluban. Pengumpulan data ini diproyeksikan untuk selesai sebelum bulan November berakhir. Hasil penelitian dari survei ini diproyeksikan untuk selesai pada bulan Januari tahun 2014, dan diharapkan dapat menjadi masukan yang komprehensif bagi Pokja KKP Kabupaten Badung dan juga pihak-pihak lainnya yang terkait, khususnya terkait dengan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Uluwatu: World Surfing Reserves Berikutnya?

Dalam proses 'menggarap' peselancar di Kabupaten Badung, CI Indonesia juga menjalin komunikasi dengan Save the Waves Coalition –sebuah NGO asal AS yang memang bergerak di bidang pelestarian ombak. Kedatangan mereka di Bali adalah terkait dengan usulan pencalonan Uluwatu sebagai World Surfing Reserves (WSR) oleh salah satu organisasi non-profit yang berbasis di Bali.

Pada bulan Agustus, CI Indonesia mempertemukan Direktur Eksekutif Save the Waves Coalition dengan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (DPPK) Kabupaten Badung, Presiden Indonesian Surfing Association (INSA), dan beberapa orang peselancar dari Badung. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mensosialisasikan proses pencalonan Uluwatu sebagai WSR, sekaligus sebagai sebuah upaya untuk mengintegrasikan proses tersebut ke dalam pembentukan KKP Badung yang sedang berjalan.

Pada bulan Oktober lalu, World Surfing Reserves Vision Council telah menyetujui dengan suara bulat Uluwatu sebagai kandidat WSR. Langkah selanjutnya adalah pembentukan komite lokal yang bertujuan untuk 'mengawal' proses penetapan Uluwatu sebagai WSR, yang tentunya mesti sejalan dengan pembentukan KKP Badung, diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pemanfaatan dan pengelolaan kawasan yang lebih terarah dan berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan, yang pada saatnya nanti tentu akan memberikan kontribusi yang lebih banyak dan –yang terpenting, untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang bagi masyarakat Bali.

'Membangunkan' Para Peselancar di Badung

Dengan semua kontribusi yang dihasilkan melalui kegiatan selancar, membangun kemitraan strategis dengan  berbagai komunitas terkait yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan dan pengelolaan melalui KKP merupakan suatu keharusan. Dalam hal ini, CI Indonesia telah merintis upaya-upaya partisipatif bersama komunitas peselancar di Kabupaten Badung semenjak bulan Maret tahun 2013. Pada akhir Juli tahun yang sama, dibentuk kerjasama dengan Magic Wave (Surf Community Newspaper) –media massa berbasis komunitas peselancar yang produknya dapat diperoleh secara gratis melalui www.magicwave.org.

Beberapa pertemuan yang digawangi oleh Magic Wave dengan komunitas-komunitas selancar di Kabupaten Badung telah dilakukan semenjak bulan September tahun 2013, yang bertujuan untuk mensosialisasikan –sekaligus mengkonsolidasikan peselancar dalam kaitannya dengan inisiatif WSR, KKP Badung dan Jejaring KKP Bali yang sedang dalam proses pembentukan. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, salah satu diskusi yang menarik adalah mengenai wacana untuk membentuk asosiasi selancar di Badung dan Bali. Berdasarkan beberapa pertemuan tersebut –di masa yang akan datang, selain kegiatan sosialisasi tampaknya juga dibutuhkan suatu kegiatan yang dapat berkontribusi dalam mempersiapkan kapasitas yang diperlukan terkait dengan pembentukan KKP bagi para anggota komunitas selancar.

Selain kegiatan sosialisasi, kerja sama dengan Magic Wave ini juga bertujuan untuk menyusun sebuah profil selancar yang berisikan informasi-informasi penting mengenai setiap titik selancar yang ada di Kabupaten Badung, termasuk mengenai isu-isu pengelolaan dan lingkungan yang ada di sana. Selain sebagai sebuah produk komunikasi yang tentunya akan berguna bagi peselancar, profil ini juga diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam proses pembentukan KKP di Kabupaten Badung.